akibatnya ternyata cukup fatal,dua wilayah yang tergantung dari jasa pekerjaan penyalur BBM saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan dua benda berharga pendukung perekonomian tersebut.
memang tidak ada payung hukum untuk membenarkan pekerjaan para penyalur BBM tersebut,tapi setidaknya tolong dipikirkan bagaimana masyarakat dua kecamatan yang jauh dari SPBU ini bisa tetap menjalankan roda perekonomian.
Dimana tanggung jawab para pemimpin daerah ini?
kalaupun ada jalan yang paling benar dan sesuai dengan hukum negara ini tunjukkanlah!!!
Masyarakat ini bukan cuma butuh penegakan hukum tapi juga butuh keadilan,karena hukum dibuat untuk menciptakan keadilan bagi masyrakat negara Indonesia.
MASYARAKAT INDONESIA BUKAN CUMA MASYARAKAT KOTA ARGAMAKMUR DAN KOTA LAINNYA.
MASYARAKAT PADANG JAYA DAN GIRIMULYA JUGA SALAH SATU BAGIAN MASYARAKAT INDONESIA.
